Pimpinan Pusat Wanita Islam Audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bahas Pemberdayaan Perempuan

Jakarta – Pimpinan Pusat Wanita Islam melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah Noor pada Senin (9/3/2026) di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam, Dra. Hj. Marfuah Musthofa, M.Pd., bersama jajaran pengurus pusat. Dalam pertemuan tersebut, Wanita Islam menyampaikan berbagai program strategis organisasi yang berfokus pada penguatan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi keluarga.

Dra. Hj. Marfuah Musthofa menegaskan bahwa organisasi perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam mendorong lahirnya perempuan yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi dalam dunia kerja maupun sektor kewirausahaan.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar berbagai program pemberdayaan dapat menjangkau lebih luas masyarakat.

“Wanita Islam selama ini terus berupaya menghadirkan program-program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga pada peningkatan kapasitas perempuan agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut baik kunjungan jajaran Pimpinan Pusat Wanita Islam tersebut. Ia mengapresiasi kontribusi organisasi perempuan yang selama ini aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan perempuan.

Afriansyah Noor menilai bahwa peran organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung berbagai program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, termasuk pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kewirausahaan.

“Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan program ketenagakerjaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap dapat membangun kerja sama yang lebih konkret dalam mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi keluarga di berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.